Komisi VII cari solusi IUP tumpang-tindih

sejumlah anggota komisi vii dpr ri membeli Jalan keluar tenntang tumpang-tindih ijin usaha pertambangan (iup) selama kabupaten morowali, sulawesi tengah, untuk tak mengakibatkan sengketa berkelanjutan.

pencarian Jalan keluar itu diselenggarakan dalam kota palu, rabu, melalui mempertemukan pt vale indonesia, pemkab morowali, pemprov sulawesi tengah, melalui dimediasi dengan komisi vii dpr ri dan membidangi energi, sumber daya mineral, riset serta teknologi, serta lingkungan.

sutan bhatoegana, sebagai ketua tim kunjungan kerja komisi vii dpr ri, menyampaikan pertemuan itu tak mencari bagian dan salah atau seorang ternyata menggunakan Jalan keluar untuk kepentingan negara juga kesejahteraan penduduk.

hasil pertemuan ini nanti kita bahas pada komisi vii, dan setelah itu ingin memanggil bagian mengenai, papar politisi asal partai demokrat ini.

Informasi Lainnya:

dia menyatakan ketika ini selama kabupaten morowali terkandung 43 iup tumpang tindih yang berada lahan konsesi milik pt vale indonesia.

menurutnya, tumpang-tindih iup tersebut terjadi karena lahan lahan konsesi milik pt vale indonesia dan luasnya mencapi 36 ribu hektare tidak kunjung dimanfaatkan.

olehnya kepala daerah memberikan ijin terhadap pihak lain supaya mengolahnya agar mampu pemasukan, katanya.

sekretaris kabupaten morowali syahril ishak meminta kepada pt vale indonesia untuk tegas menyikapi kondisi itu dengan menyepakati kontrak karya dan sebelumnya sudah disepakati.

kalau ingin digunakan, silahkan. jangan ditunda-tunda. kami menyerahkan ijin ke perusahaan lain sebab lahan tersebut nganggur, katanya.

sementara tersebut, presiden direktur pt vale indonesia nico kanter menyatakan perusahaan tambang dan beroperasi dengan mencari iup tumpang-tindih tersebut dalam umumnya tak memperdulikan kelestarian lingkungan.

banyak lingkungan hancur, perusahaan tidak memesan pelabuhan agar mengangkut tanah mengandung nikel, katanya.

perusahaan yang sebelumnya bernama pt inco ini juga berencana serta berencana melepas sederat lahan konsesinya karena dinilai begitu luas.

saat ini perusahaan tambang nikel terbesar kedua pada dunia ini memiliki lahan efektif seluas 190 ribu hektare dan tersebar sulawesi selatan, sulawesi sedang serta sulawesi tenggara.